Menteri Agraria & Tata Ruang (ATR)/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, mengakui masih adanya imej di kalangan warga seputar pertanahan. Imej jelek yang masih beredar seperti kurang transparan, lama, sampai masih banyaknya pungutan liar (pungli) di kantor-kantor pertanahan ceo virtual office jakarta.
“Untuk menghilangkan imej ini tentu butuh proses, makanya kami banyak melakukan inovasi pelayanan di bidang pertanahan untuk menjawab keraguan masyarakat. Misalnya kami membuat pelayanan weekend service, one day service, pelayanan di mal, delivery sertifikat, sampai ngabuburit service di bulan puasa ini,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada jajaran di instansi Kementerian ATR/BPN di Bogor, pekan ini.
service office jakarta barat Untuk itu, Ferry menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk dpt terus menyosialisasikan layanan pertanahan yg sudah lebih baik serta terus menghimbau seluruh kalangan masyarakat utk menyertifikatkan tanahnya. Warga hrs merasa dimudahkan jika mengurus legalitas tanahnya dan jangan dipersulit utk membuang anggapan buruk selama ini.
“Ini menjadi target di kementerian ini. Kita juga tengah berkonsentrasi untuk menyertifikatkan pulau-pulau terluar, menyertifikatkan tanah-tanah wakaf maupun yayasan keagamaan, sampai memberikan sertifikat hak komunal kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Saya kepingin kementerian ini menjadi salah satu perekat negara Indonesia,” tandasnya.
“Untuk menghilangkan imej ini tentu butuh proses, makanya kami banyak melakukan inovasi pelayanan di bidang pertanahan untuk menjawab keraguan masyarakat. Misalnya kami membuat pelayanan weekend service, one day service, pelayanan di mal, delivery sertifikat, sampai ngabuburit service di bulan puasa ini,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada jajaran di instansi Kementerian ATR/BPN di Bogor, pekan ini.
service office jakarta barat Untuk itu, Ferry menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk dpt terus menyosialisasikan layanan pertanahan yg sudah lebih baik serta terus menghimbau seluruh kalangan masyarakat utk menyertifikatkan tanahnya. Warga hrs merasa dimudahkan jika mengurus legalitas tanahnya dan jangan dipersulit utk membuang anggapan buruk selama ini.
“Ini menjadi target di kementerian ini. Kita juga tengah berkonsentrasi untuk menyertifikatkan pulau-pulau terluar, menyertifikatkan tanah-tanah wakaf maupun yayasan keagamaan, sampai memberikan sertifikat hak komunal kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Saya kepingin kementerian ini menjadi salah satu perekat negara Indonesia,” tandasnya.